1. .Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan bahwa sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas + 32.500 M² adalah milik PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak secara melawan hukum atas sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas + 32.500 M² sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN Padang Panjang (Turut Tergugat) adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT  untuk membayar kerugian baik secara materiil dan inmateriil kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:                                                                                                         a. Kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT karena tidak dapat menguasai objek perkara a quo sebagaimana mestinya, jika Tanah dengan Luas + 32.500 M²  yang menjadi objek perkara a quo                                   di kalkulasikan kepada harga tanah saat ini di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 128.000,- (saratus dua puluh delapan ribu rupiah) per meternya, maka jika dikalikan dengan jumlah tanah yang menjadi objek perkar a quo  seluas + 32.500 M²  adalah sebagai berikut:Rp. 128.000 X 32.500 Rp. 4.160.000.000,- (empat miliyar seratus enam puluh juta rupiah);  

yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 4.160.000.000,- (empat miliyar seratus enam puluh juta rupiah);---------------------------------

b.Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);------------

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT, apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht); 

6.Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Denden verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);-----------------------------

7.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;--------------------------------------

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);